“Menggugat” Eksistensi Sekolah Unggul

Oleh: Afrianto Daud, S.Pd

Hampir setiap pemerintah daerah sekarang memiliki satu sekolah yang dijadikan pilot percontohan yang ditujukan untuk memperbaiki mutu sekolah sebagai sub sistem dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Sekolah yang dijadikan pilot percontohan ini biasanya disebut dengan sekolah unggul (kalau di lingkungan Departemen Agama lebih dikenal dengan istilah madrasah model). Dari namanya sudah terbayang bahwa sekolah ini sangat identik dengan berbagai kesan yang serba positif, mulai dari letak yang strategis, fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang (diasumsikan) handal, sampai pada lulusan yang bermutu. Bayangan seperti itu sama sekali tidak salah, karena memang pada kenyataannya setiap sekolah unggul itu tidak jauh dari gambaran seperti di atas.

Karena alasan diatas, tidak salah kalau sekolah unggul ini sering dijadikan “anak emas” oleh Pemerintah Daerah dengan segala perhatian yang berlebih. Hal ini bias dilihat dari besarnya jumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk sekolah unggul (dan juga madrasah model di Departemen Agama) dibanding dengan sekolah lain. Untuk sekedar contoh, berdasarkan informasi yang penulis terima, SMA 1 Padang Panjang, sebagai sekolah yang ditetapkan pemda sebagai sekolah unggul, memperoleh bantuan tahunan 400 juta rupiah dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Perhatian pemerintahan provinsi ini, menurut penulis, adalah sebuah perhatian yang tidak sebanding dan kadang bisa menimbulkan “kecemburuan”.

Secara de fecto, biasanya memang para lulusan sekolah unggul ini relatif lebih baik dari segi nilai akademis dibanding lulusan sekolah “non-unggulan”. Hal ini bisa dilihat dari persentse kelulusan siswa pada ujian nasional yang rata-rata hamper 100 persen di sekolah unggul (juga sebagian madrasah model). Keberhasilan ini juga bisa dilihat dari besarnya persentase angka kelulusan siswa dari sekolah unggul di perguruan tinggi negeri (SMA 1 Padang Panjang, misalnya, berhasil meloloskan 80% lulusannya di perguruan tinggi negeri pada tahun ini).

Kondisi faktual ini kemudian sepertinya betul-betul dinikmati oleh para penyelenggara sekolah unggul, mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, satpam sekolah, bahkan para cleaning service. Mereka sepertinya sangat bangga dan merasa terhormat dengan predikat sekolah unggul tersebut.

Masalahnya kemudian apakah keberhasilan sekolah unggul tersebut benar-benar keberhasilan yang sesungguhnya? Penulis tidak bermaksud menafikan sisi positif keberadaan sekolah unggul. Penulis menyadari bahwa keberadaan sekolah unggul minimal bisa memberi motivasi kepada sekolah lain di sekitarnya untuk menjadi lebih baik seperti halnya sekolah unggul, atau bagaimana sekolah lain di sekitarnya bisa belajar ke sekolah unggul, sehingga diharapkan sekolah lainpun secara bertahap bisa menjadi lebih baik. Namun sepertinya ada sisi lain yang perlu kita renungkan bersama terkait dengan keberadaan sekolah unggul ini.

Menurut penulis, bukankah sebenarnya keberhasilan sekolah unggul dalam menciptakan lulusan yang lebih baik sebenarnya merupakan usaha yang relatif tidak begitu menantang? Dengan kata lain, keberhasilan itu tidaklah pure dari hasil kerja keras penyelenggara sekolah unggul. Kenapa? Karena biasanya sekolah unggul merekrut calon siswa yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Sehingga dengan input yang bagus, sekolah unggul diuntungkan dalam proses pembelajaran, apalagi kalau didukung dengan fasilitas yang lengkap.

Analogi sederhanya, kalau proses di sekolah diibaratkan sebuah proses menanam bibit, maka sekolah unggul adalah ibarat seorang petani yang mendapat bibit unggul, kemudian menanamnya di lahan yang subur, kemudian didukung oleh cuaca yang bersahabat, dan para petani itu dibantu secara ekstra oleh para mantri pertanian bagaimana cara mengolah bibit yang baik, sampai bibit itu tumbuh dan bisa dipanen. Dengan analogi di atas, sangat mudah dipahami bahwa situasi belajar di sekolah unggul bak mandayuang biduak ka hilir, atau bak maaja tantara babaris.

Dalam konteks ini, kalau kita membandingkan suasanan di sekolah unggul dengan sekolah “non-unggulan”, maka rasa keadilan kita akan tersentuh. Ada suasana yang jauh berbeda di sekolah “non-unggulan” tersebut. Mulai dari letak yang jauh dari pusat informasi, fasilitas yang serba tidak lengkap, sampai pada input siswa yang berkategori “kelas kedua”. Dengan kondisi seperti itu, kalau kita mau jujur proses pembelajaran di sekolah “non-unggulan” itu jauh lebih menantang (untuk tidak mengatakan sulit). Yang membanggakan adalah, tidak jarang beberapa lulusan dari sekolah seperti ini bisa bersaing dengan lulusan sekolah unggul.

Pertanyaannya kemudian adalah, secara hakekat sekolah jenis mana sebenarnya yang berhak menyandang sekolah unggul? Apakah sekolah unggul yang sekarang kita miliki seperti yang dijelaskan di atas atau sekolah non-unggulan dengan kondisi apa-adanya namun mampu menghasilkan lulusan yang lebih baik? Kalau kita mengacu kepada filosofi pendidikan yang menekankan adanya perubahan seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak tahu menjadi tahu setelah proses pembelajaran, maka nurani kita akan mengatakan bahwa yang berhak menyandang predikat sekolah unggul seharusnya adalah sekolah yang dengan segala keterbatasannya mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Apalagi kalau kita bicara tentang usaha mengurangi gap kualitas antar sekolah di negeri ini dan usaha pemerataan kesempatan belajar dengan fasilitas yang relatif sama, maka kebijakan sekolah unggul seperti yang ada sekarang perlu kita kaji ulang. Bukankah semua anak bangsa ini punya hak yang sama dalam pendidikan, termasuk anak-anak yang berkategori slow learner atau below average students. Bahkan di luar negeri, Australia misalnya, pemerintah dalam satu sekolah menyediakan satu orang guru untuk setiap satu anak pengidap autis. Hal ini dilakukan pemerintah karena pemerintah menyadari semua anak, termasuk anak yang punya cacat mental sekalipun punya hak yang sama dengan anak yang lain.

Lagi pula, bukankah salah satu prinsip pendidikan menyatakan bahwa semua orang, tanpa kecuali, memiliki peluang dan kemungkinan yang sama untuk mencapai suatu kompetensi ilmu pengetahuan. Masalahnya hanya masalah waktu, ada yang cepat dan ada yang lambat. Maka, negara dalam hal ini wajib memfasilitasi ke dua kelompok anak ini secara proporsional, sehingga cepat atau lambat mereka bisa mencapai kompetensi dasar sebuah disiplin ilmu tertentu, bukan justru memperlebar jarak antara yang pintar dengan yang “tidak begitu pintar”. Jadi, sekolah unggul, Let’s think it over! Wallahu a’lam bissawab

Diterbikan harian Singgalang, 5 Oktober 2004

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s