Indonesia (Masih) Negara ‘Bukan-Bukan’?

Salam,


Istilah ‘Indonesia negara ‘bukan-bukan’ pertama kali saya dengar dari Prof. Dr. KH.Didin Hafiduddin saat debat calon presiden di kampus Universitas Indonesia yang disiarkan secara nasional oleh SCTV pada tanggal 1 Mei 1999 silam. Beliau menggunakan istilah tersebut ketika menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang tidak bisa disebut sebagai negara agama, tetapi pada saat yang sama juga tidak bisa dikategorikan sebagai negara sekuler.

Saya pikir beliau benar. Dalam praktik kehidupan bernegara, Indonesia memang unik. Berbeda dengan negara lain, Malaysia misalnya, yang menyebut Islam sebagai agama resmi negara, kita memang tidak secara tegas mendasarkan negara ini pada nilai-nilai agama tertentu.Namun di sisi lain, tidak seperti Turki yang dengan tegas menyebut negara mereka sebagai negara sekuler, Indonesia justru lebih aman membiarkannya dalam posisi tengah (untuk tidak mengatakan ‘ngambang’). Di sini semua bentuk kegiatan keberagamaan berada dalam ayoman dan bahkan intervensi pemerintah, dan pada saat yang sama, seperti ada kesepakatan kolektif dari mayoritas anak bangsa ini bahwa sekulerisme dalam bentuk yang ekstrim (pemisahan total agama dari negara) juga tak cocok hidup di tanah Indonesia.

Fenomena ‘jalan tengah’ inilah yang selama ini menjadi sumber perdebatan kita dalam menyikapi beberapa kasus di sekitar kita. Ketika dulu pemerintah mengajukan rancangan undang-undang anti pornografi, misalnya, kaum liberal sekuler sangat keras menentangnya dengan alasan negara sudah terlalu jauh mengatur kehidupan atau nilai-nilai privat seseorang. Ketika pemerintah melarang Ahmadiyah, kaum liberal sekuler juga menentangnya dengan alasan yang kurang lebih sama.

Menariknya, ketika terjadi kasus poligami Aa Gym beberapa tahun dulu, kelompok sekuler liberal, terutama para aktivis perempuan, justru menunjukkan sikap kontradiksi dengan nilai-nilai liberalisme dan sekulerisme itu sendiri. Mereka justru mendesak pemerintah untuk merevisi undang-undang perkawinan dan (kalau bisa) membuat aturan yang melarang seseorang melakukan poligami. Tidak hanya PNS, juga masyarakat umum. Dengan kata lain, kelompok ini justru mendorong pemerintah untuk ikut campur atas pilihan hidup seseorang (baca: privacy).

Saya tidak sedang mengatakan mana yang salah, dan siapa yang benar. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, bahwa sampai hari ini, suka atau tidak, kita memang masih hidup dalam negara ‘bukan-bukan’ itu. Jadi jika anda adalah seorang sekuleris sejati, anda perlu ingat bahwa ini Indonesia bukanlah Amerika Serikat atau Inggris yang sekuler. Dan jika anda adalah seorang agamis tulen, jangan lupa bahwa anda tidak sedang hidup di Arab Saudi yang berlandaskan Islam, atau di Romawi yang dulu berlandaskan Kristen.

Sampai kapan? Apakah model begini masih akan terus dipertahankan di Indonesia?

Silahkan berdiskusi ..^_^

NB: Kasus terakhir terkait angket mafia pajak di DPR mungkin juga contoh lain dari ‘negara bukan-bukan’ dalam sistem politik kita – bukan presidensial (murni) dan bukan juga parlementer.

Salam takzim,

* foto dicomot dari sini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s